Photo

BI Larang Fintech Gunakan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran

by Wida Yodik

PT Bank Indonesia (Persero) Tbk (BI) kemarin (07/12) telah merilis aturan terkait penyelenggaraan Fintech (Finansial Technology / Teknologi Finansial) terkait penggunaan Mata Uang Kripto sebagai alat pembayaran mereka.  Dalam aturan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran pusat di Indonesia melarang para penyelenggara Fintech untuk mengadopsi Mata Uang Kripto sebagai salah satu sistem pambayarannya.

Sugeng, Deputi Gubernur BI mengungkapkan bahwa yang dimaksud mata uang kripto disini adalah sejenis Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) yang tidak di rilis secara resmi oleh otoritas moneter suatu negara.

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa pihak Fintech yang tetap memaksa menggunakan Mata Uang Kripto sebagai alat pembayarannya akan dikenai sanksi, karena sejak awal sudah dijelaskan bahwa seluruh jenis Mata Uang Digital / Virtual / Kriptografis memiliki tingkat votalitas yang sangat tinggi, dan tidak memiliki pengawasan dari pihak otoritas moneter dari negara manapun. Sebelum itu, Bank Indonesia juga sudah menjelaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah menggunakan Rupih saja. jadi seluruh jenis Mata Uang Digital / Virtual / Kriptografis tidak sah untuk di gunakan di Nusantara.

Sugeng juga menambahkan bahwa jika ada Fintech yang tetap memaksa menggunakan layanan Mata Uang Kripto sebagai sistem pembayaran mereka, maka BI berhak untuk menolak perizinan ataupun meminta pihak penyelenggara Fintech tersebut untuk menghapus layanan tersebut.

Aturan diatas merupakan suatu perlindungan kepada para masyarakat Indonesia, mengingat fluktuasi harga pada Mata Uang Kripto memang sangat besar. Apalagi tidak ada badan penjamin apapun di dalam ranah dunia Mata Uang Kripto, sehingga resiko para pemegang dana akan sangat besar.

Related Articles