Photo

IKPI Desak DPR Segera Sahkan RUU Konsultan Pajak

by Wida Yodik

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) saat ini sedang gencar memberikan desakan kepada DPR dan Pemerintah, agar segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Konsultan Pajak yang saat ini sudah berada di Senayan.

Menurut mereka, RUU Konsultan Pajak wajib segera disahkan sebagai wujud perlindungan negara kepada aktifitas pelaksanaan konsulatasi pajak yang selama ini hanya mendapatkan ketentuan dari menteri keuangan saja.

Mohammad Sobakir, Ketua Umum IKPI menjelaskan bahwa, profesi konsulatan pajak adalah profesi yang independen seperti notaris, akuntan publik dan advokat. Sehingga segala keputusan biasanya harus dilakukan secara independen juga tanpa perlu campur tangan Kementerian Keuangan seperti saat ini. Apalagi profesi independen lain yang senada dengan Konsultan Pajak juga sudah dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu, ktua IKPI juga meminta kepada DPR agar segera mempercepat pembahasan tentang RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang Sah. Apalagi saat ini pihak IKPI masih mempertanyakan kebijakan peraturan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Soebakir menambahkan, pihaknya ingin mempunyai landasan hukum berupa undang-undang dalam melakukan profesinya, tidak seperti saat ini yang hanya bergantung kepada peraturan yang diberikan Kementerian Keuangan saja.

Konsultan Pajak saat ini dinilai sangat dibutuhkan oleh pebisnis menengah – besar. Karena menurut beberapa UU yang sudah dirilis secara resmi, beberapa pebisnis dikenakan Self Assessment. Artinya, Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya melalui SPT.

Dari sini, Wajib Pajak (WP) selaku pebisnis harus melasanakan 2 kewajiban secara bersamaan. Yaitu memastikan bisnisnya berjalan dengan baik, dan memiliki kewajiban dalam perhitungan dan penyetoran pajak. Hal ini tentu akan sangat membebani bagi para pebisnis, disinilah peran penting pihak ketiga berupa “Konsultan Pajak” yang diharapkan bisa beerja sama dengan para pebisnis untuk menyelesaikan masalah perpajakan mereka, tanpa harus mengganggu jalannya bisnis.

Related Articles