Photo

Hari Kerja Pertama Jadi Plt Gubernur, Basuki Disambut Sederet Agenda

by Superadmin

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah resmi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur sejak Minggu (1/6/2014). Gubernur DKI Joko Widodo per hari itu telah nonaktif, menyusul pengusungannya sebagai calon presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Menjalani hari kerja pertama sebagai Plt Gubernur DKI, Senin (2/6/2014), Basuki seperti biasa disambut sederet rapat dan pertemuan. Berdasarkan agenda resmi Pemprov DKI, Basuki memulai kegiatan pada pukul 07.30 WIB. Dalam agendanya, dia akan menerima Juke Sutarman, membahas soal promosi perdamaian.
Kemudian, pada pukul 08.00 WIB, Basuki akan memimpin Rapat Pimpinan yang merupakan rapat rutin pada awal pekan. Rapat dihadiri Sekda, Deputi Gubernur, Asisten Sekda, serta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Tema yang dibahas dalam Rapim ini adalah perkembangan pelaksanaan program unggulan DKI Jakarta. Biasanya, Rapim dipimpin oleh Gubernur. Namun, beberapa pekan terakhir, Basuki kerap mengambil alih Rapim.
Pada pukul 11.00 WIB, Basuki dijadwalkan menerima laporan Camat Gambir Henri Perez Sitorus. Belum diketahui laporan apa yang akan disampaikan kepada Basuki. Lalu, pada pukul 13.00 WIB, Basuki menerima kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar.
Mahendra dan Basuki akan membahas investasi monorel. Hingga saat ini, pembangunan monorel di Jakarta masih mandek. Tidak ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan investor Monorel, PT Jakarta Monorail.
Selanjutnya, pada pukul 14.00 WIB, Basuki akan melaksanakan penandatanganan kinerja Kepala SKPD di Balai Agung. Terakhir, pada pukul 15.15 WIB, agenda Basuki adalah menerima wawancara eksklusif oleh sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno, Basuki selaku Plt Gubernur DKI dapat mengeluarkan kebijakan strategis. Kewenangan Plt Gubernur ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang pengubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pasal 132 A PP 49 Tahun 2008, tutur Didik, menyatakan Plt kepala daerah dapat membuat kebijakan. Perkecualiannya adalah membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dari sebelumnya, dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Khusus mutasi, dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Beberapa waktu lalu, Basuki pernah mengatakan bahwa ia tidak akan merubah ritme kerja dengan sebelumnya. Sebagai Plt Gubernur, ia tidak akan mengikuti cara Jokowi yang aktif blusukan ke lapangan sepanjang hari.

Menurut Basuki, saat menjadi gubernur, Jokowi leluasa blusukan karena Basuki berperan menjaga birokrasi di dalam Pemprov DKI. "Sekarang kalau saya blusukan, ya enggak bisa. Jadwalnya juga sudah full begitu. Nanti lihat lapangan blusukannya setiap hari libur, Sabtu, Minggu, atau tengah malam," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat

Related Articles