Photo

Tarik Pungutan, Jangan Sampai OJK Seperti Ini

by Superadmin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjaga integritas dan independensi kendati menarik pungutan kepada pelaku industri keuangan. Jangan sampai, perusahaan yang membayar besar, mendapat "keuntungan" lebih.

Ada kesannya bahwa perusahaan yang membayar lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan lebih, jangan sampai perusahaan yang bayar kecil dilupakan pengawasanya oleh OJK," ucap pengamat ekonomi Aviliani saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Dirinya pun berharap agar pungutan OJK dapat memberikan efek yang bagus terhadap industri perbankan. Jangan pungutan ini seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dananya untuk membayar bailout ke Bank Pembangunan Rakyat (BPR) atau bank lain

Jadi tidak hanya membayar bank yang gagal melainkan memberikan efek yang baik ke industri," sambungnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan pungutan secara bertahap sebesar 0,03 persen dari total aset bagi industri jasa keuangan baik pasar modal, perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada 1 Maret 2014.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2014, lembaga jasa keuangan itu ini dibebankan biaya tahunan sebesar 0,045 persen dari aset. Adapun, beban 0,045 persen baru akan diberlakukan 2016, untuk saat ini 0,03 persen.

Adapun, biaya tahunan ini dikenakan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian OJK. Mengutip dari PP, ada juga manajer investasi yang diharuskan membayar 0,045 persen dari total dana kelolaan. Perusahaan penjamin emisi efek (PEE) dan perantara perdagangan efek (PPE) akan dikenakan 1,2 persen dari pendapatan usaha dan paling sedikit Rp10 juta.

Adapun, untuk emiten akan dikenakan 0,03 persen dari nilai emisi efek atau nilai outstanding. Bagi emiten, ada ketentuan minimal nilai pungutan, yakni Rp 15 juta dan maksimal Rp 150 juta. Sedangkan, untuk perusahaan publik akan dikenakan 1,2 persen dari pendapatan usaha atau paling sedikit Rp5 juta

Related Articles